Kesehatan · 10 November 2026, 09:13 WIB
Ringkasan
Majelis Ulama Indonesia menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. MUI meminta Presiden dan DPR segera menyusun undang-undang larangan vape beserta sanksi bagi pelanggarnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa itu menetapkan seluruh rantai penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan ini ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan zat perasa hingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna. Nikotin dinilai bersifat adiktif dan berdampak negatif bagi kesehatan. MUI menilai penggunaan vape membawa risiko nyata, baik bagi kesehatan perorangan maupun lingkungan sekitar. Vape kerap dipasarkan sebagai pengganti rokok konvensional, tetapi MUI menilai klaim tersebut tidak menghilangkan risiko.
Rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR
Alasan pengharaman juga merujuk pada upaya mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. MUI memakai prinsip sadd al-dzariah, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudahan berbuat dosa atau bahaya. Dengan begitu, fatwa ini tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga pelaku usaha dan distributor.
MUI menyampaikan 12 rekomendasi dalam fatwa ini. Yang paling utama, MUI meminta Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat segera menyusun undang-undang yang mengatur larangan penggunaan vape beserta sanksi bagi pelanggarnya. Pemerintah juga diminta mengambil langkah konkret mengendalikan peredaran vape dan memperkuat koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Selain itu, MUI meminta pemerintah mengoptimalkan peran satuan tugas anti narkoba di tingkat daerah.
Pada sisi teknis, Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan rokok elektrik dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan diminta memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional serta aparat penegak hukum. Kementerian Perindustrian diminta menghentikan penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi izin yang sudah berlaku. Kebijakan itu diharapkan menekan peredaran vape dari sisi produksi dan importasi.
Bagi Masyarakat dan Pengguna
MUI juga meminta Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal terkait vape dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan. Badan Narkotika Nasional bersama aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkotika lewat perangkat vape dan menindak tegas praktik peredarannya. MUI mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi bahaya vape, khususnya untuk melindungi anak-anak dan remaja dari ketergantungan nikotin.
Bagi masyarakat, fatwa ini menjadi penegasan bahwa vape bukan alternatif rokok yang lebih aman, melainkan produk yang juga membawa risiko kesehatan dan penyalahgunaan zat adiktif. Bagi pemerintah, implikasi praktisnya adalah desakan untuk segera menyiapkan regulasi, karena fatwa agama tidak serta-merta mengikat secara hukum negara. Artinya, keputusan ini baru berdampak luas bila diikuti aturan formal yang jelas, dan menjadi momentum bagi DPR serta pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi MUI tersebut.
Sumber Berita
- MUI terbitkan fatwa vape haram, minta pemerintah susun regulasi (ANTARA)
- MUI Resmi Tetapkan Fatwa Vape Haram, Ini Alasan dan Dalil Lengkapnya (Katadata)
Pertanyaan yang Sering Muncul
Apakah fatwa MUI mengharamkan semua jenis rokok elektrik?
Ya. Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Apakah fatwa ini langsung mengikat secara hukum?
Fatwa adalah ketetapan keagamaan, bukan peraturan perundang-undangan negara. MUI meminta pemerintah dan DPR menindaklanjuti dengan aturan hukum agar larangan ini memiliki sanksi.
Kapan fatwa ini ditetapkan?
Fatwa ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026.
— Ditulis oleh Chacha —