Teknologi · 04 November 2026, 07:46 WIB
Ringkasan
Koalisi masyarakat sipil Just EV menyerahkan masukan dan rapor penilaian kinerja produsen otomotif saat acara PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS). Sorotannya: pengelolaan mineral baterai serta ketergantungan hilirisasi nikel Indonesia pada PLTU batu bara.
Percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia memang dinilai penting untuk menekan emisi sektor transportasi, tetapi sebuah koalisi masyarakat sipil mengingatkan bahwa manfaat itu hanya bermakna jika proses di belakangnya juga bersih. Laporan Republika/ESG Now yang dimuat Rabu, 4 November 2026, memuat masukan koalisi Just EV kepada sejumlah produsen otomotif dalam gelaran PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS).
Sorotan utama jatuh pada mineral kritis seperti nikel dan kobalt yang menjadi bahan baku baterai. Kegiatan pertambangan dan pengolahan mineral tersebut dinilai masih menimbulkan sejumlah persoalan di daerah, mulai dari pencemaran lingkungan, konflik agraria, hingga dampak terhadap ruang hidup masyarakat sekitar area operasi.
Koalisi Membawa Sorotan ke Ajang EV
Communications Officer organisasi Satya Bumi, Tamimah Ashilah, menyampaikan pandangan bahwa prinsip keadilan harus hadir sejak tahap pembangunan fasilitas produksi. Menurutnya, elektrifikasi kendaraan memang bagian dari upaya dekarbonisasi dan mitigasi krisis iklim, tetapi esensi baik itu harus sejalan dengan proses transisi yang bersih dan adil, bukan sekadar pergantian teknologi.
Aspek lain yang dikritisi adalah sumber energi produksi. Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, mengatakan industri hilirisasi nikel yang memasok bahan baku baterai kendaraan listrik masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Ia menilai produsen kendaraan listrik perlu menetapkan standar bahan baku yang bebas energi fosil agar klaim kendaraan listrik sebagai solusi udara bersih berdiri di atas dasar yang konsisten.
Hilirisasi Nikel Berbasis Batu Bara Dikritik
Argumen tersebut juga lazim dihubungkan dengan kondisi kualitas udara di Indonesia. Agung merujuk data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengenai dampak polusi udara di Pulau Jawa, yang antara lain berasal dari emisi kendaraan. Sementara itu, IPCC, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, menyebut elektrifikasi kendaraan darat sebagai salah satu pilihan untuk menekan emisi sektor transportasi.
Just EV juga menyerahkan rapor analisis Lead the Charge yang menilai kinerja perusahaan otomotif pada aspek iklim, lingkungan, dan hak asasi manusia. Analisis tersebut mencatat 18 produsen kendaraan memperoleh skor di bawah 50 persen, termasuk pada penerapan rantai pasok yang ramah lingkungan serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan pekerja.
Koordinator Enter Nusantara, Reka Maharwati, menyebut penyerahan rapor itu sebagai bentuk aspirasi generasi muda mengenai arah pengembangan transisi energi di Indonesia. Bagi koalisi, suara warga muda menjadi pengingat bahwa masa depan yang ikut dipertaruhkan dalam keputusan industri hari ini adalah masa depan mereka sendiri.
Rapor Penilaian Produsen Otomotif
Isu ini relevan karena pemerintah mendorong elektrifikasi kendaraan hingga ke hilirisasi baterai di dalam negeri, sehingga munculnya PLTU batu bara di kawasan industri pengolahan nikel bukan persoalan kecil. Bila produksi baterai justru ditopang energi fosil, manfaat pengurangan emisi dari kendaraan listrik bisa menyusut, sementara biaya sosialnya bergeser ke komunitas di sekitar tambang dan pabrik.
Bagi produsen otomotif yang beroperasi dan bersaing di Indonesia, rapor semacam ini pada dasarnya memberikan dua jalan: mempercepat penerapan standar rantai pasok yang bersih, atau mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap klaim iklim mereka.
Apa Sih Artinya untuk Pembaca
Artikel ini disusun kembali secara parafrase dari laporan Republika/ESG Now yang terbit Rabu, 4 November 2026. Pernyataan tokoh, angka rapor, dan kronologi acara PEVS semuanya merujuk pada laporan tersebut.
Pembaca ASMADY perlu tahu: kendaraan listrik memang membantu menekan emisi di jalanan sebagaimana diklaim, tetapi nilai iklim akhirnya sangat bergantung pada bagaimana baterai itu diproduksi. Karena itu, mengikuti perkembangan kualitas rantai pasok nikel di kab-kota tempat tambang beroperasi menjadi langkah sederhana untuk menilai sejauh mana janji transisi energi benar-benar dijalankan. Menurut tulisan ini, rapor Lead the Charge dan koalisi Just EV bisa menjadi rujukan awal yang praktis bagi siapa pun yang ingin menuntot isu elektrifikasi lebih dalam. Selain itu, para pembeli mobil listrik berikutnya dapat menganggap permintaan standar bahan baku bebas energi fosil sebagai suara konsumen yang sah didengar produsen. Dengan demikian, artikel ini mengajak tiga langkah: membaca rapor tahunan, mengecek keterbukaan data tambang nikel, dan mendukung pemberitaan investigatif yang menyorot komunitas sekitar. Terakhir, artikel ditulis dengan menyediakan tautan sumber di bagian akhir agar semua klaim dapat dilacak kembali ke Republika/ESG Now.
Sumber Berita
- Transisi Kendaraan Listrik Perlu Diikuti Perbaikan Rantai Pasok (Republika/ESG Now)
Pertanyaan yang Sering Muncul
Apa itu koalisi Just EV?
Koalisi masyarakat sipil di Indonesia yang memperjuangkan transisi kendaraan listrik yang bersih dan adil, terdiri dari organisasi seperti Satya Bumi, CERAH, dan Enter Nusantara.
Apa sorotan terhadap pasokan baterai kendaraan listrik?
Pertambangan dan pengolahan mineral seperti nikel dan kobalt dinilai masih menimbulkan pencemaran, konflik agraria, dan ketergantungan pada PLTU batu bara.
Apa itu rapor Lead the Charge?
Analisis penilaian kinerja perusahaan otomotif pada aspek iklim, lingkungan, dan hak asasi manusia, dengan 18 produsen memperoleh skor di bawah 50 persen.
— Ditulis oleh Asmady —