Hukum · 17 November 2026, 21:14 WIB
Ringkasan
Polri memberhentikan tidak dengan hormat Irjen Eko Hadi Santoso setelah majelis kode etik membuktikan ia bersekongkol dalam penyadapan ilegal dengan memanfaatkan akses dan alat teknologi institusi. Ia mengajukan banding, sementara Polri menegaskan tidak ada impunitas bagi personel yang melanggar.
Polri resmi memberhentikan tidak dengan hormat Irjen Eko Hadi Santoso melalui putusan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dijatuhkan setelah majelis menyatakan terbukti adanya pemufakatan jahat terkait kegiatan illegal access, berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Eko Hadi merupakan salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang sebelumnya ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Kasus ini menyita perhatian karena menyangkut komunikasi kepala negara, sementara penyidik menyebut penanganan jalur pidana makar masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka pada rute tersebut.
Apa yang terbukti dalam sidang etik
Kepala Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan majelis menjatuhkan dua bentuk sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Eko Hadi tergolong perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Adapun ketentuan yang dilanggar mencakup Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta beberapa pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sidang etik berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, sejak pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Eko Hadi menghadirkan sembilan saksi, salah satunya saksi meringankan. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Choirul Anam yang turut mengikuti persidangan menyebut Eko Hadi menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf, meskipun pada saat yang sama ia tetap mengajukan banding.
Banding dan konsekuensi status PTDH
Mekanisme banding diatur dalam ketentuan tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, termasuk Pasal 69, yang kini mengacu pada perubahan terbaru. Trunoyudo menyebut Polri akan membentuk komisi banding untuk memeriksa gugatan Eko Hadi, sehingga status PTDH belum serta-merta bersifat permanen sebelum pemeriksaan itu selesai.
Eko Hadi bukan satu-satunya tersangka yang kini kehilangan pangkat. Seorang perwira tinggi lain yang juga tersangka, Ahrie Sonta, sebelumnya sudah dijatuhi sanksi PTDH pada 10 November 2026 dan juga mengajukan banding. Polri menegaskan tidak ada impunitas bagi siapa pun yang melanggar disiplin maupun kode etik, dan penindakan internal akan terus berlangsung.
Perkara pidana masih berjalan
Pucuk Polri menjelaskan tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi, termasuk mengamankan sejumlah perangkat gadget. Polri juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan RI untuk jalur dugaan makar. Dengan demikian, proses hukum kasus ini masih panjang dan melibatkan beberapa lembaga.
Putusan ini menunjukkan institusi kepolisian bersikap tegas terhadap anggotanya sendiri, tetapi proses masih jauh dari selesai. Banding menunggu pembentukan komisi, sementara perkara pidana penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal masih dalam tahap penyidikan. Artinya, vonis etik bukan kata akhir, dan publik berhak menunggu kelanjutan persidangan serta transparansi lembaga.
Sumber Berita
- Polri pecat perwira tinggi EHS terkait dugaan penyadapan ilegal (ANTARA)
- Kapolri sebut belum ada tersangka dalam kasus makar terkait penyadapan (ANTARA)
- Irjen Eko Hadi Terbukti Lakukan Pemufakatan Illegal Access dan Penyadapan (detikNews)
- Dipecat dari Polri, Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding (detikNews)
- Irjen Eko Hadi Disebut Menyesal dan Minta Maaf Usai Dipecat Polri (detikNews)
- Dijatuhi PTDH, Irjen Eko Hadi Diduga Lakukan Pemufakatan Penyadapan Ilegal dengan Alat Polri (Okezone)
Pertanyaan yang Sering Muncul
Apa itu sanksi PTDH?
PTDH adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi. Sanksi ini berbeda dengan vonis pidana yang dijatuhkan pengadilan.
Apakah Eko Hadi sudah pasti terbukti di pengadilan?
Belum. Yang dijatuhkan saat ini adalah sanksi etika dan administratif internal Polri. Perkara pidana penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal masih dalam tahap penyidikan.
Bagaimana mekanisme bandingnya?
Eko Hadi mengajukan banding atas putusan KKEP. Polri menyebut akan membentuk komisi banding untuk memeriksa gugatan tersebut sesuai ketentuan tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.
Siapa saja tersangka dalam kasus ini?
Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Salah satunya Irjen Eko Hadi Santoso, sementara yang lain diidentifikasi dengan inisial.
— Ditulis oleh Asmady —