BPJS Kesehatan Selamatkan Rp6,52 Triliun Dana JKN dari Kecurangan, Upcoding Terbanyak :: BPJS Kesehatan, JKN, kecurangan JKN, upcoding, INAHAFF 2026, pengawasan kesehatan

Kesehatan · 18 November 2026, 21:15 WIB

BPJS Kesehatan Selamatkan Rp6,52 Triliun Dana JKN dari Kecurangan, Upcoding Terbanyak

Ringkasan

BPJS Kesehatan mencatat penyelamatan dana Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp6,52 triliun sepanjang tahun lalu lewat pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan. Modus yang paling dominan kini bergeser ke manipulasi diagnosis atau upcoding, disertai penguatan pengawasan berbasis risiko oleh Dewan Pengawas.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat penyelamatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp6,52 triliun sepanjang tahun lalu lewat kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menyebut penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya sebagai pertanda meningkatnya pemahaman pelaku pelayanan kesehatan untuk menghindari praktik kecurangan.

Angka Penyelamatan Dana JKN

Angka tahun lalu merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya, nilai penyelamatan tercatat Rp6,69 triliun dan periode awal sebesar Rp1,44 triliun, sehingga akumulasi selama tiga periode itu mencapai Rp14,63 triliun. Untuk tahun berjalan, BPJS Kesehatan menetapkan target penyelamatan Rp5,15 triliun. Realisasi pemulihan dan efisiensi anggaran hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp3,84 triliun atau 74,52 persen dari target.

Modus Bergeser ke Manipulasi Diagnosis

Pola kecurangan juga bergeser. Manipulasi diagnosis atau upcoding kini menjadi temuan dominan dengan persentase mencapai 59 persen pada periode terakhir, sementara phantom billing turun menjadi kurang dari tiga persen. Prihati menjelaskan, upcoding adalah praktik menaikkan tingkat keparahan diagnosis atau tindakan medis dalam pengajuan klaim sehingga biaya yang dibayarkan menjadi lebih besar. Adapun phantom billing merupakan pengajuan klaim atas layanan kesehatan yang sebenarnya tidak diberikan kepada pasien. Pada periode awal, justru klaim palsu atau phantom billing yang mendominasi dengan sekitar 40 persen temuan.

Peran Dewan Pengawas

Pengawasan diperketat oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Ketuanya, Stevanus Adrianto Passat, menyebut berdasarkan laporan evaluasi per akhir tahun lalu, 973 pelaku kecurangan berhasil teridentifikasi dan mayoritas berasal dari fasilitas kesehatan. Potensi kerugian dana JKN diperkirakan mencapai Rp305,2 miliar, Rp211,2 miliar di antaranya telah dipulihkan, sedangkan Rp93,3 miliar masih dalam proses penagihan dan pengembalian. Sampai Agustus 2026, teridentifikasi 648 pelaku dengan nilai kerugian Rp135,98 miliar, dan dewan mendorong percepatan evaluasi serta sanksi yang lebih tegas.

Teknologi dan Cakupan Peserta

Dewan Pengawas merekomendasikan pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan rekam medis elektronik untuk menganalisis pola klaim yang berpotensi mengindikasikan kecurangan, serta pemisahan klaim yang terindikasi agar pemulihan kerugian berjalan cepat tanpa menghambat pencairan klaim yang sah. Langkah ini relevan karena cakupan peserta JKN telah mencapai sekitar 285 juta jiwa atau 80,6 persen penduduk Indonesia per 31 Oktober 2026. BPJS Kesehatan juga mendorong forum INAHAFF berkembang menjadi asosiasi lintas sektor untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik antikecurangan.

Catatan atas Klaim Internal

Yang perlu dicermati, angka penyelamatan yang dirilis BPJS Kesehatan pada dasarnya adalah klaim internal lembaga yang belum diuji pihak independen. Artinya, penurunan nilai penyelamatan tidak otomatis berarti praktik kecurangan berkurang; bisa jadi mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku layanan, sebagaimana diharapkan direktur utama, atau berubahnya cara pengukuran. Implikasi yang lebih pasti adalah tekanan pada keberlanjutan keuangan JKN tetap tinggi mengingat cakupan kepesertaan yang sangat luas. Pada akhirnya, pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi perlu dibarengi kepastian sanksi agar kepercayaan peserta tetap terjaga.

Sumber Berita

Pertanyaan yang Sering Muncul

Apa yang dimaksud upcoding dalam klaim JKN?

Upcoding adalah praktik menaikkan tingkat keparahan diagnosis atau tindakan medis pada pengajuan klaim agar biaya yang dibayarkan menjadi lebih besar. Modus ini berbeda dengan phantom billing, yaitu mengajukan klaim atas layanan yang sebenarnya tidak diberikan kepada pasien.

Apakah penurunan nilai penyelamatan berarti kecurangan JKN berkurang?

Belum tentu. BPJS Kesehatan menyebut penurunan itu mencerminkan meningkatnya pemahaman pelaku layanan, tetapi angka tersebut merupakan klaim internal dan perlu dilihat bersama upaya pengawasan serta kepastian sanksi.

Berapa jumlah peserta JKN saat ini?

BPJS Kesehatan mencatat sekitar 285 juta jiwa per 31 Oktober 2026, atau sekitar 80,6 persen penduduk Indonesia.


— Ditulis oleh Chacha —

Post a Comment

Silahkan berkomentar yang sesuai dengan topik, Mohon Maaf komentar dengan nama komentator dan isi komentar yang berbau P*RN*GRAFI, OB*T, H*CK, J*DI dan komentar yang mengandung link aktif, Tidak akan ditampilkan!

Previous Post Next Post